Presma Unikarta, Muhammad Ibnu Ridho.

HABARKALTIM.COM – Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Presma BEM Unikarta) mendesak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk lebih bijaksana dalam mengelolah  anggaran, menyusul kebijakan efisiensi nasional dan kondisi defisit keuangan daerah.

Ketua BEM Unikarta, Muhammad Ibnu Ridho melihat bahwa Pemkab Kukar belum menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar Masyarakat secara mendasar.

Ia mengkritik bahwa belanja daerah dinilai masih boros pada kegiatan non-prioritas seperti konser musik, perjalanan dinas, dan acara seremonial, sementara pembangunan infrastruktur dasar masih minim.

“Masih banyak jalan rusak di kecamatan-kecamatan seperti Tabang, Marangkayu, Samboja, Sebulu, dan Muara Kaman. Ini menunjukkan distribusi pembangunan yang belum merata,” tegasnya.

Di sisi lain, Ibnu juga menyoroti pemangkasan anggaran terhadap proyek penting, seperti pembangunan jalan penghubung Kota Bangun–Kenohan yang dinilai vital untuk mobilitas masyarakat empat kecamatan.

Dalam perspektifnya, proyek itu tertunda, sementara event besar seperti akan Kukarland tetap berjalan dengan alokasi miliaran rupiah.

Menurut Ridho, kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab untuk mengevaluasi ulang program-programnya agar kedepanya dapat membedakan anatara kebutuhan prioritas dan non-prioritas.

Ia pun mendesak agar pemerintah mengutamakan sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur dasar.

“Kita tidak menolak program hiburan, tetapi dalam kondisi fiskal yang menurun, seharusnya pemerintah mengutamakan program yang berdampak luas. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal rasa tanggung jawab terhadap rakyat,” ucap Ibnu.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, kata Ibnu, BEM Unikarta akan mengajukan audiensi dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kebijakan lainnya yang terkait. Beliau berkeinginan untuk membuka ruang dialog dan mendorong koreksi kebijakan secara konstruktif agar aspirasi dari Masyarakat dapat di pertimbangkan.

Ridho juga menekankan bahwa kritik tersebut bukan semata bentuk oposisi, melainkan suara mahasiswa yang peduli terhadap arah kebijakan daerah.

“Kritik ini bukan penolakan, melainkan bentuk kepedulian kami terhadap arah pembangunan Kukar. Kita ingin anggaran dikelola secara adil, efisien, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (UZ)